Pungutan Ekspor Kakao Memantik Kekhawatiran, Nasib Petani Kecil Di Ujung Tanduk
Polewali- Awan kelabu kembali menyelimuti masa depan petani kakao Indonesia. Kebijakan baru dari Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69 Tahun 2025 tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), dikhawatirkan akan memukul telak pendapatan para petani di level akar rumput. Regulasi yang memperluas cakupan pungutan ekspor ini tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi kini juga menjaring biji kakao, hadir tepat di saat harga komoditas “emas cokelat” ini sedang lesu di tingkat petani.
Baca Juga : Video Amatir Ungkap Aksi Bullying Keji Di SMK Sulbar, Pelaku Anak Kepala Sekolah Sendiri
Kekhawatiran ini terutama menyuarakan suara para petani kecil, yang menjadi tulang punggung industri kakao nasional. Lantas, apakah kebijakan yang bertujuan mendukung hilirisasi ini justru akan mengorbankan kelompok paling rentan dalam rantai pasok?
Beban Pajak Berujung pada Pundak Petani
Dr. Harli A. Karim, Pakar Kakao sekaligus Dekan Fakultas Pertanian Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), menyoroti besaran pungutan sebesar 7,5 persen yang ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, dalam struktur pasar kakao Indonesia yang timpang, mekanisme pasar akan secara alamiah membebankan biaya tambahan ini ke pihak terlemah.
“Dalam praktiknya, pungutan ini memiliki peluang besar untuk memaksa eksportir dan pedagang pengumpul melakukan ‘alih biaya’ dengan menekan harga beli di tingkat petani,” jelas Harli. “Dampaknya, beban ini akan lebih cepat dan lebih dalam dirasakan oleh petani kecil, bukannya dieksportir atau industri besar yang memiliki modal dan daya tahan lebih kuat.”
Penilaian ini bukannya tanpa alasan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir 100% petani kakao Indonesia adalah petani rakyat dengan modal terbatas. Ketergantungan mereka yang tinggi pada tengkulak atau pedagang pengumpul membuat posisi tawar mereka sangat lemah. Ketika eksportir berusaha menjaga margin keuntungan mereka, strategi yang paling mungkin dilakukan adalah menyesuaikan harga beli ke bawah. Akibatnya, petani sebagai produsen utama justru menjadi penyangga beban kebijakan ini.
“Prinsipnya sederhana: ketika harga di tingkat global atau ekspor terdampak, petani di level terbawahlah yang otomatis menanggung imbas pertama dan terberat. Karena itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk memastikan kebijakan ini tidak menjadi bom waktu bagi tekanan hidup petani kecil,” tegas Harli.
Peran Penting Pemerintah Daerah dan Perlunya Pengawasan Ketat
Menyadari kerentanan ini, Harli mendesak pemerintah daerah di sentra-sentra produksi kakao, seperti Polewali Mandar, Luwu, dan Kolaka, untuk tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah lokal dalam menciptakan “bantalan pengaman” bagi warganya.
Hilirisasi, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dalam negeri, tentu saja sebuah cita-cita mulia. Namun, jika fondasinya—yaitu kesejahteraan petani—terabaikan, maka bangunan industri kakao nasional yang kokoh hanya akan menjadi impian semata.
Mencari Jalan Tengah: Antara Visi Nasional dan Realita Petani
Perdebatan serius kini mengemuka di kalangan akademisi, pelaku industri, dan pemerhati kebijakan publik. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan pendanaan untuk mendorong industrialisasi sektor perkebunan. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang diterapkan berpotensi mencekik para pelaku utama di hulu.
Pertanyaannya kini adalah, adakah jalan tengah? Bagaimana mekanisme pungutan ini dapat didesain ulang agar tidak membebani petani? Apakah ada skema kompensasi atau insentif langsung yang dapat melindungi pendapatan mereka?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib ribuan petani kakao di Sulawesi Barat dan daerah penghasil lainnya.
